PERANG DAN POTENSI KRISIS, INDONESIA DI TEPI JURANG

Perang Energi Global, Deindustrialisasi Dini,

dan Pemimpin yang Tidak Siap

Analisis Komprehensif oleh Tim Redaksi Ekonomi & Energi Berpacu.com

Ketika meriam ditembakkan di Selat Hormuz, ledakannya juga terdengar di Jakarta — bukan sebagai bunyi, melainkan sebagai angka: harga BBM naik, rupiah melemah, pabrik tutup, dan jutaan orang kehilangan daya beli. Ironisnya, bencana ini bukan datang tiba-tiba. Ia sudah dipersiapkan oleh satu dekade pengabaian kebijakan industri, dan diperparah oleh pemimpin yang sibuk dengan program populis di tengah krisis struktural yang membutuhkan operasi besar.

I. BENANG MERAH YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Dalam kurun waktu 40 hari — Januari hingga awal Maret 2026 — Amerika Serikat melancarkan dua operasi militer besar secara bersamaan: operasi laut terhadap Venezuela dan serangan udara ke Iran bersama Israel dalam Operasi Lion’s Roar. Kebetulan? Hampir tidak.

Data pelacakan tanker mengungkap fakta yang selama ini disembunyikan di balik label ‘minyak Malaysia’ atau ‘minyak Oman’: China mengimpor setidaknya 2,6 juta barel per hari dari minyak tersanksi pada 2025 — sekitar 22% dari total impornya — dengan 1,38 juta barel per hari berasal dari Iran dan 389.000 barel dari Venezuela. Dua sumber minyak murah China yang kini, bukan secara kebetulan, berada di bawah serangan militer AS secara bersamaan.

Inilah yang oleh para analis geopolitik disebut sebagai ‘perang energi asimetris’: AS tidak perlu menduduki ladang minyak Iran atau Venezuela — cukup membakar jalurnya, dan China kehilangan sumber bahan bakar termurahnya. Sementara minyak shale AS, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan donor kampanye Trump, siap mengisi kekosongan itu dengan harga premium.

Indonesia bukan target operasi ini. Tapi Indonesia adalah korban paling tidak berdaya darinya.

II. KRISIS ENERGI YANG DATANG KE PINTU RUMAH

Pada hari yang sama ketika rudal-rudal Iran menghantam Tel Aviv, harga minyak mentah Brent melewati $85 per barel — 21% di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok $70. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah bom waktu yang tertanam di jantung keuangan negara.

Setiap kenaikan $1 per barel ICP menambah beban belanja negara Rp10,3 triliun. Dengan selisih $15 dari asumsi APBN, pemerintah sudah menanggung tambahan tekanan fiskal lebih dari Rp150 triliun — dan perang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan: dua kapal tanker Pertamina — Pertamina Pride dan Gamsunoro — masih terjebak di zona konflik Teluk. Sementara cadangan BBM nasional hanya cukup untuk 20-25 hari, bukan karena sudah siap, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan nasional memang tidak lebih dari itu.

Ini bukan krisis yang datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari satu dekade kegagalan membangun ketahanan energi nasional yang serius.

III. SATU DEKADE DEINDUSTRIALISASI: LUKA YANG SUDAH ADA SEBELUM PERANG

Jauh sebelum rudal pertama ditembakkan di Timur Tengah, ekonomi Indonesia sudah menanggung luka yang dalam — luka yang ditutup-tutupi oleh angka pertumbuhan 5% yang tampak sehat namun menyimpan kerusakan di dalamnya.

Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia turun konsisten selama satu dekade: dari 21,28% pada 2014 menjadi hanya 17,39% pada 2025 — level terendah sejak era industrialisasi Indonesia dimulai. Sementara Malaysia mempertahankan 23,6% dan Thailand 27%, Indonesia malah bergerak mundur.

Para ekonom menyebut ini sebagai ‘deindustrialisasi dini’: Indonesia bergeser ke sektor jasa sebelum sektor manufaktur mencapai kematangan. Negara ini melewati tahap manufaktur tanpa pernah benar-benar memaksimalkannya — seperti seorang atlet yang pensiun sebelum pernah bertanding di kejuaraan dunia.

Dampaknya tidak abstrak. Sepanjang Januari–Oktober 2025, sebanyak 47.115 pekerja di sektor tekstil saja kehilangan pekerjaan. Jika diakumulasi sejak 2023, lebih dari 126.000 pekerja dari 59 perusahaan tekstil terkena PHK. Pabrik-pabrik besar tumbang satu per satu — bukan karena kalah bersaing secara fair, melainkan karena digempur oleh banjir produk murah China yang masuk melalui celah kebijakan impor yang dilonggarkan sendiri oleh pemerintah.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 — yang merelaksasi impor 518 kode HS komoditas, dengan 88,42%-nya adalah barang jadi yang sebenarnya bisa diproduksi industri dalam negeri — adalah salah satu kebijakan paling merusak yang pernah dikeluarkan Indonesia terhadap industrinya sendiri. Keputusan ini bukan datang dari tekanan luar; ia adalah keputusan swabakar.

IV. KELAS MENENGAH YANG MENGEMPIS: MOTOR EKONOMI YANG KEHABISAN BAHAN BAKAR

Di balik angka pertumbuhan PDB 5% yang dipuji-puji selama satu dekade, tersembunyi fakta yang jauh lebih pahit: hampir 10 juta orang Indonesia telah ‘turun kelas’ dalam lima tahun terakhir.

Pada 2019, terdapat 57,33 juta orang yang termasuk kelas menengah Indonesia — 21,45% dari populasi. Pada 2025, angka itu menyusut menjadi 46,7 juta atau hanya 17% dari populasi. Ini bukan statistik — ini adalah 10 juta keluarga yang tidak lagi bisa menabung, tidak lagi bisa berinvestasi, tidak lagi bisa membeli produk yang diproduksi pabrik-pabrik yang kini pun ikut tutup.

Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Ketika kelas menengah mengempis, seluruh mesin pertumbuhan domestik ikut kehilangan tenaga. Inilah yang para ekonom sebut sebagai ‘pertumbuhan semu’: angka PDB masih positif, tapi kesejahteraan riil jutaan orang terus menurun.

Momentum Ramadan-Lebaran 2026 — yang seharusnya menjadi musim belanja terbesar — menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan. Tambahan PDB selama periode yang sama tahun lalu turun 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kini, dengan harga BBM yang sudah naik dan inflasi energi yang mulai menjalar ke harga pangan impor, Lebaran 2026 berpotensi menjadi yang paling suram dalam satu dekade.

V. KEBIJAKAN PRABOWO: AMBISIUS DI ATAS KERTAS, ABSEN DI LAPANGAN

Di sinilah kritik yang paling menyakitkan, dan yang paling perlu disampaikan secara jujur.

Presiden Prabowo Subianto mewarisi ekonomi yang sudah retak dari dalam. Ia tidak menciptakan deindustrialisasi ini, tidak memulai banjir produk impor ini, tidak merancang erosi kelas menengah ini. Tapi ia berkuasa hari ini, dan dalam kondisi krisis yang semakin dalam, respons kebijakannya belum menunjukkan urgensi yang sepadan dengan skala masalah.

Program Makan Bergizi Gratis — senilai Rp335 triliun, menjadikan BGN lembaga beranggaran terbesar di seluruh kabinet — adalah program yang secara sosial mulia. Namun timing dan skalanya mencerminkan kalkulasi yang salah. Anggaran itu diluncurkan dengan skala penuh justru ketika APBN berada di bawah tekanan terberat, defisit sudah mendekati batas konstitusional 3%, dan kewajiban bunga utang hampir menyentuh Rp600 triliun per tahun.

Sementara MBG menyerap Rp335 triliun, anggaran Kementerian Perindustrian — lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan melindungi industri dari gelombang deindustrialisasi — justru dipotong 34% menjadi hanya Rp2,51 triliun. Perbandingan yang menyesakkan: 134 kali lipat lebih besar anggaran program makan siang dibanding anggaran untuk menyelamatkan jutaan pekerjaan di sektor industri.

Tidak ada revisi menyeluruh atas Permendag No. 8/2024 yang merusak industri tekstil. Tidak ada kebijakan komprehensif untuk membangun cadangan energi strategis hingga 90 hari sesuai standar minimum global. Tidak ada insentif fiskal berlapis untuk industri padat karya yang sedang sekarat. Yang ada adalah janji target pertumbuhan 8% pada 2029 — angka yang semakin hari semakin tampak sebagai angan-angan, bukan roadmap.

Pemerintah yang baik tidak hanya memilih program yang populer — ia memilih program yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan alokasi yang tepat. Ketika industri sedang sekarat dan APBN berdarah, mempertahankan anggaran MBG senilai Rp335 triliun tanpa penyesuaian apapun bukan kebijaksanaan — itu adalah keangkuhan anggaran.

Tidak kalah mengkhawatirkan adalah absennya kepemimpinan energi yang proaktif. Ketika konflik Timur Tengah sudah jelas akan memengaruhi pasokan energi Indonesia, respons pertama yang muncul dari pemerintah bukan roadmap diversifikasi energi atau paket stimulus industri — melainkan pernyataan bahwa ‘cadangan 20 hari bukan krisis.’ Ini adalah manajemen krisis yang bereaksi, bukan yang mengantisipasi.

VI. INDONESIA DAN CATUR GEOPOLITIK ENERGI GLOBAL

Ada dimensi yang bahkan lebih besar dari krisis domestik ini: Indonesia sedang terseret ke dalam papan catur geopolitik energi yang sama sekali tidak dirancang untuk kepentingannya.

AS memutus jalur minyak murah China dari Iran dan Venezuela. China, yang kehilangan dua sumber energi termurahnya, akan meningkatkan ketergantungan pada Rusia melalui pipa darat Power of Siberia 2. Harga minyak global naik. Konsumen Asia — termasuk Indonesia — membayar lebih mahal.

Sementara itu, Korea Selatan dan Taiwan bergulat dengan ancaman terhadap rantai pasokan semikonduktor global akibat gangguan energi. Indonesia, yang seharusnya bisa memposisikan diri sebagai alternatif rantai pasokan regional yang menarik, justru tidak dalam kondisi untuk menangkap peluang itu — karena manufakturnya lemah, energinya tidak aman, dan fiskalnya tertekan.

Yang paling ironis: Indonesia adalah negara yang kaya nikel — bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang menjadi masa depan energi dunia. Di tengah perang minyak global, Indonesia seharusnya memiliki leverage strategis yang luar biasa. Tapi leverage itu hanya berguna jika dikelola oleh pemerintah yang memiliki visi industri jangka panjang yang koheren — bukan kebijakan ad hoc yang berubah setiap pergantian menteri.

VII. JALAN KELUAR: ADA, TAPI BUTUH KEBERANIAN YANG BELUM TERLIHAT

Persoalan Indonesia bukan tidak ada solusinya. Solusinya ada — bahkan sudah berulang kali dirumuskan oleh para ekonom dan praktisi industri. Yang kurang bukan pengetahuan, melainkan kemauan politik.

Dalam jangka pendek: revisi Permendag No. 8/2024 untuk melindungi industri domestik dari banjir impor barang jadi. Rasionalisasi anggaran MBG — bukan dihapus, tapi diubah modelnya menjadi social bond yang tidak membebani APBN sepenuhnya. Manfaatkan windfall PNBP dari kenaikan harga komoditas untuk memperkuat cadangan fiskal dan energi.

Dalam jangka menengah: paksa percepatan bauran energi terbarukan dari 13% ke minimal 23%. Bangun fasilitas penyimpanan energi strategis hingga kapasitas 90 hari. Berikan insentif fiskal serius untuk industri padat karya yang mempertahankan tenaga kerja. Reformasi total subsidi energi menjadi berbasis NIK agar tepat sasaran.

Dalam jangka panjang: reposisi manufaktur Indonesia dari ‘produsen murah’ ke ‘produsen bernilai tambah’ — di industri semikonduktor, peralatan medis, komponen EV, dan produk berbasis nikel. Ini satu-satunya jalan keluar dari jebakan pendapatan menengah yang sudah menjerat Indonesia selama satu dekade.

Semua langkah ini sudah diketahui. Semua sudah ditulis dalam berbagai laporan, seminar, dan rekomendasi kebijakan. Yang belum hadir adalah pemimpin yang rela mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan jangka panjang — bukan kebijakan yang populer demi kepentingan elektoral jangka pendek.

PENUTUP: SEBELUM TERLAMBAT

Pertumbuhan ekonomi 5% yang kita banggakan selama satu dekade ternyata bukan fondasi — ia adalah fasad. Di baliknya, manufaktur mengempis, kelas menengah runtuh, APBN menipis, dan ketahanan energi tidak pernah serius dibangun. Perang di Timur Tengah tidak menciptakan kelemahan Indonesia — ia hanya menyingkap kelemahan yang sudah lama ada.

Indonesia masih punya waktu. Tapi jendela itu tidak akan terbuka selamanya. Setiap hari tanpa kebijakan industri yang serius, setiap bulan tanpa diversifikasi energi yang nyata, setiap tahun tanpa reformasi fiskal yang berani — adalah satu langkah lebih dekat ke tepi jurang yang sudah terlalu lama kita dekati dengan mata terpejam.

Yang dibutuhkan Indonesia bukan pemimpin yang pandai berpidato tentang masa depan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang rela menghadapi kenyataan pahit hari ini, mengambil keputusan yang menyakitkan sekarang, demi Indonesia yang benar-benar kuat di masa depan.

Pertanyaannya bukan apakah Prabowo mampu. Pertanyaannya adalah: apakah ia mau?