Infografis: Konsekuensi Putusan MK 135 Era Baru Demokrasi Indonesia Analisis Visual Konsekuensi Putusan MK 135 tentang Pemisahan Pemilu & Pilkada Mengapa Perubahan Ini Mendesak? Pemilu serentak 2019, meskipun merupakan capaian demokrasi, meninggalkan evaluasi kritis yang menjadi dasar bagi lahi

Riset & AI : Investigasi Pengadaan Laptop yang Merugikan Negara dan Pendidikan 1. Pendahuluan: Menguak Skandal Chromebook Kemendikbudristek Laporan ini menyajikan investigasi mendalam terhadap dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Apa yang sedang kita alami? Berita dari Tempo.co yang mengutip temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 17 Juni 2024, mengenai 550 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang aktif bermain judi online, adalah sebuah alarm keras bagi kondisi sosial-ekonomi dan integritas pro

Menurut Hasil Survey di Eropa, Bagamana dengan Indonesia ? Jakarta, Berpacu–Hampir dari separuh orang muda di Perancis dan Spanyol menyatakan keraguannya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, setidaknya di antara generasi Z angkanya sebesar rata-rata hanya 57 %  yang memper

Jakarta, Barpacu–Pihak penguasa militer Myanmar menyebutkan korban tewas gempa bumi dengan skala richter 7,7 melewati angka 1.200 orang di tengah kemungkinan masih akan terus bertambahnya korban, sementara itu jumlah yang lebih besar dan belum diketahui pasti korban luka-luka dan yang belum di

Serang, Berpacu–Polemik tentang pemangkasan anggaran APBN dan APBD terus bergulir, namun bagi daerah provisni, kabupaten dan kota tidak punya pilihan lain, selain menyesuaikan dengan kebijkan pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres), nomor 1 tahun 2025. Inpres perta

Jakarta, Berpacu–Banyak tanggapan terakait Inpres (instruksi Presiden)  nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Baik yang posistif dan banyak yang negatif. Dari sisi pemangkasan disebutkan dalam inpres tadi menyangkut pelaksanaan APBN pada kementerian dan le

Jakarta, Berpacu– Hakim Konstitusi Asul Sani mengingatkan pengacara yang beracara di MK agar tidak berpikir bahwa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) bukan hanya soal perolehan angka semata, bahkan ia menyarankan agar tidak lagi mendalilkan soal selisih suara yang mengacu pasda pasal 158 Und

Jakarta, Berpacu– Berkali-kali ketua majelis hakim pada sidang PHP Kada Pemilihan 2024 Kota palembang di sidang panel 3 MK. Ketua Majelis nampaknya menyampaikan beberapa catatan dan menyatakan ada keanehan dalam sidnag yang sudah ia lakukan selama dua belas tahun sebagai hakim MK, “Keane

Jakarta, Berpacu– Sidang gugatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan dalam sidang lanjutan Jumat (17/1) di Sidang MK panel 1 yang dipimpin oleh etua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.. Sidang tersebut di