Cara Daerah Hadapi Pemangkasan Anggaran, Tengerang Pangkas SPPD
Serang, Berpacu–Polemik tentang pemangkasan anggaran APBN dan APBD terus bergulir, namun bagi daerah provisni, kabupaten dan kota tidak punya pilihan lain, selain menyesuaikan dengan kebijkan pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres), nomor 1 tahun 2025. Inpres pertama yang membawa konsekwensi pengencangan ikat pinggang, dan ada yang menyebutkan sebagai pemangkasan yang serampangan.
Bagaimana pemerintah daerah menghadapi hal ini, kita bisa melihat berbagai reaksi dari penyelenggara pemerintahan di daerah, dan memang kebetulan kebijakan ini dikeluarkan saat para kepala daerah hasil pilkada 2024 belum dilantik, bahkan mereka masih akan mengikuti orientasi tugas di Lembah Tidar, Jawa tengah di minggu terakhir Februari 2025. Sehingga belum banyak yang bersuara soal ini, misalnya melalui asosiasi kepala daerah sebagaimana biasanya ketika ada kebihakan sepenting ini.
Kita melihat misalnya pemerintah Kota Tangerang menyatakan sudah menyikapi pemangkasan anggaran ini, salah satunya dengan memangkas perjalanan dinas nya untuk tahun 2025 sebesar 50% dari total yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 mereka, hal itu juga sudah dibicarakan dengan perwakilan OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) di KOta Tangerang.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten menyatakan kemungkiunan pemangkasan anggaran itu akan berdampak pada penguranagn ABPD Banten tahun 2025 lebih dari 10 % dari nilai total sebesar 11, 55 Tliyun rupiah, yakni pemangkasan anggaran sekitar 1,2 trilyun rupiah.
Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, nampaknya masih banyak kebingungan soal implementasi dari efisiensi anggaran tadi, sehingga masih belum ada kebijakan yang cukup jelas dan seirama dari pemerintah daerah, misalnya dari dua contoh di atas, pelaksanaannya bisa berbeda untuk pemerintah Kota Tangerang menekankan pada pengurangan perjalanan dinas, sementara dari keterangan lanjutan Pemerintah Provinsi Banten ditekankan pada pengurangan biaya seremonial. (Tim)