Breaking News: OTT KPK di 3 Provinsi

Mengungkap Modus Korupsi Proyek Pemerintah

Jakarta, 11 Juli 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian OTT terkoordinasi di  Jakarta ,  Sulawesi Selatan , dan  Sulawesi Tenggara  dalam rentang 48 jam terakhir. Operasi ini menangkap puluhan pihak, termasuk pejabat publik, swasta, dan pertengahan dugaan suap.

1. OTT di Jakarta: Dugaan Suap Pengurusan Insentif Pajak

• Lingkup Kasus : Proses pengajuan insentif pajak untuk perusahaan migas di DJP Jakarta.

• Tersangka :

  • Pejabat Ditjen Pajak (inisial  AR ).

  • Direktur perusahaan migas ( FS ).

  • Perantara konsultan pajak ( RM ).

• Modus : Pemberian uang Rp 3,2 miliar untuk memuluskan pengesahan insentif pajak senilai Rp 189 miliar.

• Barang Bukti : Uang tunai Rp 1,8 miliar dan dokumen pengajuan fiktif.

2. OTT di Sulawesi Selatan: Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

• Lingkup Kasus : Proyek pengadaan alat radiologi untuk 18 puskesmas (Nilai Rp 127 miliar).

• Tersangka :

  • Kepala Dinas Kesehatan Sulsel ( Dr. HN ).

  • Direktur PT Medika Solusi ( AS ).

  • Staf khusus Gubernur Sulsel ( MS ).

• Modus : Mark-up harga dan “fee” 15% yang dibagikan ke pejabat terkait.

• Barang Bukti : Transfer elektronik Rp 4,7 miliar dan draft perjanjian proyek.

3. OTT di Sulawesi Tenggara: Suap Perizinan Tambang Nikel

• Lingkup Kasus : Perpanjangan izin operasi PT Bangun Karya (perusahaan tambang nikel).

• Tersangka :

  • Kepala Dinas ESDM Sultra ( IR ).

  • Bupati Kolaka Timur ( ZS ).

  • 2 orang staf kementerian terkait.

• Modus : Aliran dana Rp 9,3 miliar melalui rekening shell company di Singapura.

• Barang Bukti Dokumen : transfer valas dan laporan keuangan fiktif.

Respons KPK

Wakil Ketua KPK  Nurul Ghufron  menegaskan:

“OTT multidimensi ini membuktikan praktik penipuan sistematis di sektor pajak, kesehatan, dan penambangan. KPK akan menggunakan seluruh jaringan, termasuk aktor di belakang layar.”

Status Hukum

• Seluruh tersangka ditahan di  Rutan KPK Cabang Jakarta & Makassar .

• Pemeriksaan hal-hal ke 5 provinsi lain terkait aliran dana.

Implikasi Kebijakan

1. Sektor Pajak : KPK merekomendasikan audit insentif pajak migas secara menyeluruh.

2. Sulawesi : Gubernur Sulsel dan Sultra diminta evaluasi strategi proyek.

3. Tambang : Menteri ESDM akan meninjau ulang perizinan nikel di Sultra.

Data Korban Kerugian Negara

Update Terkini (12 Juli 2024)

• KPK dalami keterlibatan  pejabat kementerian di Jakarta  dalam kasus Sultra.

• Penyidik geledah 7 lokasi di Makassar terkait alat kesehatan fiktif.

“Masyarakat diharap kooperatif melaporkan indikasi distorsi di wilayahnya melalui  Lapor KPK!  Hotline 198.”
*(Sumber: Siaran Pers KPK No. 341/SP/KPK/07/2024)*